nusakini.com - Mamuju - Fokus Kementerian Pertanian untuk pengembangan kakao ada pada dua hal, peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas yang keberlanjutan.

“Seperti yang pernah saya sampaikan di Forum Indonesian International Cocoa Conference yang dilaksanakan di Bali beberapa waktu lalu bahwa peningkatan produksi dan produktivitas berbasis kawasan kakao adalah melalui program BUN-500 (perluasan, peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, GAP dan inovasi teknologi perbenihan modern). Itu strategi yang coba pemerintah tempuh dalam pengembangan kakao,” ujar Direktur Jenderal Perkebunan, Kasdi Subagyono saat mendampingi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, meninjau perkebunan kakao di Kabupaten Mamuju, Sabtu (7/12).

• Wamentan Sudaryono Pastikan Program Cetak Sawah 3 Juta Hektare Berjalan Optimal
• Pupuk Bersubsidi 2025 Dialokasikan 46,8T, Jatim 8T, Jateng 6 T dan Sulsel 4T. Volume meningkat 100%
• Agar Petani Tak Merugi, Wamentan Sudaryono Minta Bulog Serap Hasil Panen Raya
• Wapres Gibran Dorong Mekanisasi dan Teknologi Pertanian untuk Akselerasi Pertanaman Padi di Langkat
• Agar Lebih Efektif, Zulhas Tegaskan Penelitian Benih Harus Diurus Kementan Bukan di BRIN

Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Enny Anggraeni Anwar, yang juga turut mendampingi menjelaskan bahwa pada tahun 2019, di Sulbar telah dilakukan peremajaan kakao seluas 270 hektar dan perluasan kopi 300 hektar.

“Luas lahan perkebunan di Sulbar yang berpotensi untuk pengembangan kakao, kopi, pala, lada, cengkeh, kelapa sawit ada 635,933 hektar,” ujar Enny.

Saat meninjau, Mentan Syahrul menyarankan untuk dilakukan program intercropping untuk mengoptimalkan lahan dan memberi nilai tambah lebih bagi petani.

“Kalau coklat, kopi dan kelapa, ini kan katakanlah sudah siap ekspor. Maka untuk dibawah 100 hari, bisa ditanam papaya, kacang, dan juga ternak. Ini yang harus kita tuju besok bahwa mulai dari tanaman 100 hari kita miliki, tanaman jangka panjang juga kita miliki, Ini akan membangun “bargain” petani menjadi lebih kuat. Kami akan menuju ke sana dengan syarat mulai dari Gubernur sampai tingkat Camat harus bekerja sama,” ujar Syahrul. 

Seperti diketahui, Indonesia merupakan produsen kakao peringkat 3 dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Produksi kakao tahun 2018 mencapai 593,83 ribu ton. Sebanyak 380,75 ribu ton kakao berhasil diekspor dengan nilai USD 1,24 milyar. Saat ini, 60% areal kakao Indonesia berada di daerah Sulawesi, di mana dari produksi total nasional tersebut, sekitar 95% merupakan kakao yang di hasilkan oleh perkebunan rakyat pada areal 1,68 juta hektar. (pr/eg)